Muaro Jambi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Senin (13/07/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, didampingi Wakil Ketua DPRD Wiranti dan Jurjani. Turut mendampingi jalannya persidangan, Sekretaris DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Edy Salam Mahir.
Rapat berlangsung khidmat dan dihadiri berbagai unsur pimpinan daerah sebagai bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun arah pembangunan Kabupaten Muaro Jambi pada Tahun Anggaran 2027.
Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang mewakili Bupati Muaro Jambi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Kejaksaan Negeri, perwakilan Pengadilan Negeri Sengeti, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, para camat, hingga kepala desa se-Kabupaten Muaro Jambi.
Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dokumen KUA memuat arah kebijakan ekonomi daerah, asumsi dasar penyusunan anggaran, serta kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Sementara itu, PPAS menjadi acuan dalam menentukan prioritas program pembangunan beserta batas maksimal anggaran yang akan dialokasikan pada masing-masing perangkat daerah.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai memasuki tahapan pembahasan dokumen perencanaan anggaran sebelum nantinya disepakati menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi membuka rapat paripurna sesuai dengan tata tertib persidangan. Selanjutnya, agenda dilanjutkan dengan penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 oleh pihak pemerintah daerah untuk kemudian dibahas bersama DPRD sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan KUA dan PPAS menjadi momentum strategis bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Berbagai prioritas pembangunan diharapkan mampu menjawab tantangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Muaro Jambi.
Melalui pembahasan yang komprehensif, DPRD diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyusunan kebijakan anggaran. Setiap program yang direncanakan diharapkan benar-benar memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat.
Rapat paripurna berlangsung sesuai agenda yang telah ditetapkan dan menjadi awal dari rangkaian pembahasan dokumen anggaran menuju penyusunan APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2027.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan terus terjalin dengan baik sehingga seluruh kebijakan pembangunan yang disusun dapat berjalan efektif, tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.
0 Komentar