MUARO JAMBI – Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, mendampingi Bupati Muaro Jambi dalam menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi, Selasa (02/06/2026).
Penyerahan LHP tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, Muhamad Toha Arafat, sebagai bentuk apresiasi atas pengelolaan keuangan daerah yang dinilai telah memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi.
Usai menerima LHP, Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta menegaskan bahwa laporan dari BPK harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan bagi pemerintah daerah.
“LHP BPK itu cermin, bukan vonis. Kalau ada debu di cermin, tugas kita membersihkannya bersama. DPRD Muaro Jambi siap menjadi bagian dari upaya perbaikan tersebut,” ujar Aidi Hatta.
Ia menekankan bahwa masyarakat tidak hanya melihat capaian opini WTP semata, tetapi juga menginginkan hasil pembangunan yang nyata dan dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.
“Masyarakat ingin jalan yang baik, pelayanan kesehatan yang maksimal, dan fasilitas pendidikan yang memadai. Karena itu, DPRD berkomitmen mengawal seluruh rekomendasi yang diberikan BPK agar benar-benar ditindaklanjuti,” katanya.
Aidi Hatta menjelaskan bahwa DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan melalui evaluasi penggunaan anggaran, memastikan catatan BPK tidak kembali terulang dalam pembahasan APBD Perubahan, serta meningkatkan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program dan proyek pembangunan di lapangan.
Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan.
“Kalau eksekutif berbenah, legislatif mengawal. Jika keduanya berjalan bersama, maka masyarakat Muaro Jambi yang akan merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Aidi Hatta menyebut bahwa LKPD bukan sekadar laporan angka dan administrasi, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan anggaran daerah.
“Setiap rupiah yang dikelola pemerintah berasal dari rakyat. Karena itu, rekomendasi BPK harus menjadi peta jalan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Ia berharap capaian opini WTP yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Mari jadikan hasil pemeriksaan ini sebagai motivasi untuk terus bekerja lebih baik. Eksekutif bekerja, legislatif mengawasi, dan masyarakat menikmati hasil pembangunan. Itulah tujuan utama pemerintahan yang berpihak kepada rakyat,” tutup Aidi Hatta.
0 Komentar